Jakarta, 11 November 2026 — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menetapkan hasil Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026. Dari 75.266 desa, sebanyak 23.409 desa (31,1 persen) berstatus Mandiri; 23.098 desa (30,7 persen) Maju; 19.145 desa (25,4 persen) Berkembang; 4.647 desa (6,2 persen) Tertinggal; dan 4.961 desa (6,6 persen) Sangat Tertinggal. Enam desa tidak masuk pendataan karena kondisi khusus, yaitu konflik, perubahan administrasi, dan dampak bencana alam. Rincian ini penting agar capaian tidak dibaca hanya dari angka nasional, tetapi juga dengan memperhatikan desa yang belum terdata.

Gabungan Desa Mandiri dan Maju mencapai 46.507 desa atau sekitar 61,8 persen. Jawa Timur mencatat Desa Mandiri terbanyak, yakni 5.188 desa, disusul Jawa Barat 3.064 desa dan Jawa Tengah 2.768 desa. Meski demikian, ketimpangan masih terlihat di Papua: Papua Pegunungan memiliki 1.959 Desa Sangat Tertinggal, Papua Barat Daya 544 desa, dan Papua 269 desa. Karena itu, Kemendesa PDT menegaskan bahwa karakteristik geografis, aksesibilitas, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi, serta ketersediaan pelayanan dasar perlu menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi pembangunan desa.

Status tersebut ditetapkan melalui enam dimensi, yaitu Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Keenam dimensi itu memberi gambaran menyeluruh, tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga mutu pelayanan dasar, aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi sosial, ketahanan lingkungan, kemudahan akses, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Data ini menjadi instrumen koordinasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta dasar pemetaan tipologi desa dan prioritas penggunaan dana desa. Ke depan, Kemendesa PDT perlu memastikan desa tertinggal memperoleh afirmasi dan pendampingan sesuai karakteristiknya agar pemerataan, kemandirian ekonomi, pelayanan dasar, daya saing, dan keberlanjutan desa benar-benar terwujud

.

 sumber ; Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.