Jakarta, 25 Maret 2026 – Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menggelar rapat koordinasi internal secara virtual, Rabu (25/3), dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PPDT. Rapat ini merupakan langkah awal konsolidasi pasca libur Lebaran, sekaligus menegaskan komitmen jajaran Ditjen PPDT dalam menuntaskan berbagai target strategis pembangunan daerah tertinggal (DT) di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Direktur Jenderal PPDT dalam arahannya menekankan tiga prioritas utama yang harus segera diwujudkan oleh seluruh unit eselon II. Pertama, percepatan penyelesaian dokumen regulasi strategis berupa revisi Peraturan Pemerintah (PP) 78, Strategi Nasional (STRANAS), serta Rencana Aksi Nasional (RAN). “Dokumen ini menjadi bukti kinerja Ditjen PPDT yang harus segera dipublikasikan. Saya minta Direktorat PRP untuk terus melakukan konsolidasi internal, dan saya akan membantu mengatur strategi agar target ini tercapai,” ujar Dirjen.

Kedua, penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden. Dirjen menekankan pentingnya fokus pada isu Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Pemberantasan Kemiskinan dan program prioritas Presiden lainnya. “Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Agrinas Pangan, dan kementerian teknis lainnya harus diperkuat. Program Desa Asuh di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ketiga, kesiapan pelaksanaan misi persiapan IFAD ( International Fund for Agricultural Development ) yang akan berlangsung pada 30 Maret–27 April 2026, serta peluang pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 200 juta dolar AS yang masih tersedia. Dirjen meminta Direktorat PPSDAL mempersiapkan substansi misi IFAD dengan matang, sementara tim khusus akan dibentuk untuk menyusun usulan proyek guna mengisi peluang pendanaan ADB pada Blue Book / Green Book berikutnya.

Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut, Dirjen juga memberikan arahan tegas terkait strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. “Kita harus memastikan anggaran yang tersedia tidak habis untuk kegiatan internal, tetapi benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Rakor keliling yang dulu menjadi tradisi kita harus kita simulasikan kembali dengan skema efisien, misalnya di Makassar, Kupang, dan Jayapura, dengan tema yang terfokus pada program prioritas Presiden,” jelasnya.

Sekretaris Ditjen PPDT menambahkan bahwa akan ada efisiensi tahap lanjutan yang mengharuskan setiap unit untuk memprioritaskan kegiatan yang berdampak nyata. “Belanja modal tidak ada di Ditjen PPDT, namun belanja sewa dan kegiatan rutin harus segera direalisasikan agar tidak terkena potongan. Kami juga akan memperkuat anggaran pendampingan pimpinan dengan surat pertanggungjawaban mutlak,” ujarnya.

Setiap direktorat menyampaikan catatan dan rencana tindak lanjut masing-masing. Direktorat PRP menargetkan penyelesaian PP 78 dan dokumen perencanaan lainnya dalam waktu dekat dengan memanfaatkan inovasi DNA Desa ( Artificial Intelligence ) untuk simulasi data. Direktorat PPSDAL fokus pada persiapan misi IFAD dan pelibatan direktorat lain sebagai pembelajaran peningkatan kapasitas SDM. Direktorat PPSP diminta mengawal satgas jembatan desa dan memastikan program 1 Kecamatan 1 Fiber Optic menyasar daerah tertinggal. Sementara Direktorat Sosbud dan Direktorat PPDK akan memperkuat koordinasi pengembangan KDMP dan program prioritas Presiden lainnya.

Rapat ditutup dengan komitmen seluruh jajaran untuk segera menyusun rencana aksi paling lambat tiga hari kerja setelah rapat, serta melaporkan perkembangan kepada Direktur Jenderal secara berkala. “Kita tidak punya waktu lama. Semangat kerja pasca Lebaran harus diwujudkan dalam langkah nyata. Daerah tertinggal menanti kita,” pungkas Dirjen.