100%
Sekjen
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Taufik Madjid memimpin Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Desa, yang berlangsung di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Rapat tersebut membahas sinergi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) bidang desa serta persiapan pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar (KBSB) TNI Angkatan Darat di Provinsi Bengkulu pada 17 Oktober hingga 8 Desember 2026, guna memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat desa.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendes PDT dalam memastikan program pembangunan desa berjalan secara terintegrasi, saling melengkapi, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sinergi diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak berjalan secara sektoral maupun tumpang tindih, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah dukungan lintas kementerian/lembaga terhadap pelaksanaan PKPN bidang desa, khususnya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas, menyediakan infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Salah satu fokus intervensi yang diusulkan mencakup 431 desa tertinggal dan sangat tertinggal di 84 kecamatan pada 17 kabupaten. Kebutuhan pembangunan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, konektivitas, ekonomi, dan ketahanan pangan, disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan desa.
Selain sinkronisasi PKPN, rapat membahas persiapan pelaksanaan KBSB TNI AD di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai 17 Oktober hingga 8 Desember 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Kemendes PDT, TNI AD, dan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung percepatan pembangunan desa.
Melalui kolaborasi tersebut, dukungan lintas sektor diharapkan dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan peningkatan akses pelayanan masyarakat. Koordinasi antarpihak menjadi penting untuk memastikan kesiapan program, penentuan lokasi prioritas, pembagian peran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kemendes PDT juga menekankan pentingnya konsolidasi program kementerian/lembaga yang masuk ke desa. Berdasarkan identifikasi Bappenas melalui sistem KRISNA, terdapat 130 rincian output pada 24 kementerian/lembaga pada 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 193 rincian output pada 29 kementerian/lembaga pada 2026.
Dalam mendukung sinkronisasi tersebut, Kemendes PDT telah mengirimkan surat kepada 77 kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi program yang dilaksanakan di desa. Sebanyak 63 kementerian/lembaga tercatat memberikan respons, sementara 22 kementerian/lembaga telah menyampaikan informasi programnya.
Upaya konsolidasi tersebut menjadi penting mengingat Indonesia memiliki 75.266 desa, dengan 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa 2025. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan yang didukung kolaborasi, perencanaan terpadu, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
Selain pembangunan infrastruktur, Kemendes PDT terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi BUM Desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi produk unggulan, Desa Ekspor, dan Desa Wisata sebagai bagian dari 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia.
Sinergi PKPN dan pelaksanaan KBSB TNI AD di Bengkulu diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat keterpaduan program pembangunan, meningkatkan akses layanan dasar, serta mempercepat pemerataan ekonomi masyarakat desa.
Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
***
Teks: Ofa
Foto: Fira