100%
Sekjen
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Taufik Madjid menandatangani dokumen Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Serah terima jabatan tersebut menandai peralihan tugas dari Cece Yusuf kepada Rio Pong Padati yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
Sementara itu, Cece Yusuf selanjutnya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Pergantian pejabat tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi di lingkungan Kemendes PDT, khususnya dalam memastikan fungsi perencanaan program dan penguatan kerja sama antarlembaga tetap berjalan.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan perencanaan program, koordinasi kebijakan, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
Dalam konteks pembangunan desa, perencanaan yang terarah dan koordinasi yang baik antarsatuan kerja diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Penunjukan Rio Pong Padati sebagai Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas biro, termasuk koordinasi penyusunan program dan penguatan sinergi kelembagaan di lingkungan Kemendes PDT.
Keberlanjutan fungsi tersebut menjadi penting mengingat pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya.
Sementara itu, penugasan Cece Yusuf sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan merupakan bagian dari pengisian jabatan strategis yang mendukung pelaksanaan tugas Menteri Desa dan PDT. Jabatan staf ahli memiliki fungsi memberikan telaahan dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pendukung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian.
Dengan adanya peralihan tugas tersebut, kesinambungan koordinasi dan pelaksanaan fungsi organisasi diharapkan tetap terjaga, baik dalam aspek perencanaan dan kerja sama maupun dalam pemberian masukan strategis terkait pembangunan dan kemasyarakatan.
Penguatan tata kelola kelembagaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kemendes PDT. Perencanaan yang berkualitas, koordinasi yang efektif, serta pembagian tanggung jawab yang jelas diperlukan untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara optimal.
Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya kementerian dalam memperkuat efektivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas dukungan administrasi terhadap program pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Melalui kesinambungan pelaksanaan tugas dan penguatan koordinasi internal, Kemendes PDT diharapkan semakin mampu mendukung pencapaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
***
Teks: Ofa
Foto: Wening