Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada Rabu (10/6/2026).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ridwan Bae itu, Mendes Yandri paparkan kondisi riil yang terjadi di desa-desa.

"Saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN," kata Mendes Yandri.

Desa-desa tertinggal ini berada dalam 30 Kabupaten yang masuk daerah tertinggal. Selain itu, kemiskinan di pedesaan masih di angka 10,72 persen.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, saat ini Kemendes PDT melakukan pendekatan Octahelix yang menggandeng kalangan Perguruan Tinggi, Swasta, BUMN, Lembaga Negara hingga Luar Negeri.

"Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN, harus menggandeng kalangan lain karena harus mengurus 75.266 Desa di Indonesia," kata Mendes Yandri.

Saat ini jumlah BUMDesa telah mencapai 47.077 yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, Jasa dan Ketahanan Pangan.

Bahkan telah ada 833 BUMDesa yang menjadi penyalur bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis untuk 950 SPPG. Selain itu, 33 BUMDesa jadi pengelola SPPG.

Saat ini, Kemendes juga menggenjot Desa Ekspor, selain Desa Tematik yang masuk dalam program prioritas.

"Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 Negara Tujuan Ekspor," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga menunjukkan lonjakan Desa Mandiri sebesar 4,38 persen dari tahun sebelumnya, dimana jumlah desa mandiri pada 2024 tercatat sebanyak 17.203 desa.

Selain lonjakan angka desa mandiri, data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mencatat kenaikan jumlah desa maju menjadi 23.579 desa, yang beriringan dengan penyusutan jumlah desa berkembang yang kini tersisa 21.813 desa.

Mendes Yandri juga melaporkan untuk tahun 2027 membutuhkan anggaran Rp5,51 Triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan hanya Rp1,78 Triliun lebih, hingga ada selisih Rp3,72 Triliun.

Untuk persoalan ini, Komisi V DPR bersepakat dengan Kemendes untuk mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.

Komisi V DPR juga mendukung program dan kegiatan Kemendes PDT guna untuk mempercepat pembangunan desa dan daerah tertinggal serta pengembangan ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDesa.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.

Foto: Wening/Kemendes PDT 
Teks: Firman/Kemendes PDT