JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk memastikan Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.

Salah satunya adalah melalui pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut serta menentukan arah, strategi, perencanaan, pengawasan, hingga evaluasinya.

Hal tersebut disampaikan Mendes PDT Yandri Susanto yang mengatakan dua kata kunci selain pemberdayaan untuk memastikan masyarakat tidak lagi terbelenggu dalam kemiskinan namun sejahtera dan mandiri. Yaitu pendampingan disertai peta yang jelas dari pemerintah dalam hal ini Kemendes PDT serta kementerian teknis lainnya untuk berkolaborasi menjalankan tugas masing-masing.

"Sesuai Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, kata kuncinya memang dua pemberdayaan dan pendampingan. Kalau kita melakukan pemberdayaan tanpa pendampingan maka program kita tidak akan maksimal. Kalau hanya pendampingan maka masyarakat tidak akan bisa melakukan gerakannya," tuturnya saat Dialog Nasional Pemberdayaan dengan tema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, Rabu (14/10/2026).

"Semua gerakan ekonomi karena tanpa ada pemberdayaan maka kemiskinan tidak akan terpecahkan maka kami setuju mendukung penuh desain pemberdayaan masyarakat maka kami siap berkolaborasi," imbuh Mendes Yandri.

Waktu mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin singkat sehingga berbagai pendekatan harus dilaksanakan. Penduduk desa yang jumlahnya lebih dari 70 persen populasi Indonesia perlu mendapat perhatian maksimal termasuk dientaskannya daerah tertinggal dan sangat tertinggal serta ditingkatkannya kualitas SDM.

Disampaikan Menteri PPN/Bappenas bahwa ujung tombak pemberdayaan berada di desa. Masyarakat desa wajib menjadi aktor utama tidak terbatas di Pulau Jawa tapi seluruh pelosok mendapat perhatian yang sama besarnya untuk menjadikan Indonesia Emas 2045.

"Kita pastikan dari Aceh sampai Papua, masyarakat kita berdaya," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kemiskinan di seluruh pelosok harus dituntaskan namun tidak dengan cara pemberian bantuan sosial yang habis dalam satu waktu. Itulah alasan pemberdayaan dan pendampingan dilaksanakan pemerintah dengan pendekatan berbagai sektor sehingga sifatnya berlanjut dan ini diyakini Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebagai investasi yang dipastikan bermanfaat dalam skala besar dan berkelanjutan.

"Semua orang akan mampu mandiri hidup berkualitas, setiap usah mampu ekspansi naik kelas, dari seluruh pelosok kemiskinan diberantas, kelas menengah hidup makmur tidak turun kelas," tutup Menko Muhaimin Iskandar.

Foto: Wening/Kemendes PDT 
Teks: Ria/Kemendes PDT