JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta seluruh peserta Sidang Musyawarah Nasional V Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI) Tahun 2026 guyub dan menjaga persatuan. Alih-alih konflik, peserta diminta untuk bersama-sama mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

“Munas bukan untuk gagah-gagahan. Daripada ribut di Munas mending kita guyub. Kita bicara program, kita atur bagaimana supaya desanya hebat dan semua program Bapak Presiden Prabowo terwujud,” pesan Mendes Yandri dalam pembukaan sidang yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (29/1/2026).

“Ini pasukan hebat semua. Oleh karena itu energi positif ini tidak boleh terpecah belah. Program Pak Presiden sangat mulia dan semua ada di desa. MBG, Kopdes Merah Putih, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan lain sebagainya semua ada di desa,” tambahnya.

Mendes Yandri memaparkan bahwa seluruh program prioritas Presiden Prabowo berfokus pada penguatan ekonomi akar rumput dan peningkatan SDM di desa. Di antaranya melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan/energi, dan penurunan stunting.

Oleh karena itu, setiap struktur desa baik masyarakat maupun perangkat termasuk APDESI diminta untuk terlibat aktif melalui berbagai peran. Pasalnya APDESI merupakan mitra pemerintah dalam mewujudkan setiap program untuk memastikan masyarakat sejahtera dan Indonesia maju sesuai target.

Hal senada disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menitikberatkan pentingnya persatuan masyarakat dan percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab seluruh program yang dikerjakan pemerintah bersama mitra lintas sektor bertujuan untuk membawa Indonesia semakin maju dengan kesejahteraan masyarakatnya.

"Pak Presiden minta Indonesia bersatu. Itu saja," paparnya.

"Presiden Prabowo setia pada Undang-Undang 1945 termasuk ekonomi pancasila. Oleh karena itu kebijakan Bapak Presiden seluruhnya harus berpihak pada kepentingan rakyat yang banyak, tidak boleh tawar menawar. Kita maunya membangun, kalau program Bapak Prabowo berjalan dengan baik, pasti akan ada perubahan besar di rakyat Indonesia," imbuh Menko Zulkifli Hasan.

Paparan Menko Zulkifli Hasan disambut tepuk tangan meriah dari peserta APDESI dan para Pejabat Tinggi yang hadir dari Kemendes PDT, Kemenko Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Seluruh pihak sepakat bahwa desa adalah ujung tombak dalam membangun Indonesia, mengentaskan kemiskinan, dan pilar penting dalam mewujudkan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Mugi/Kemendes PDT 

Teks: Ria/Kemendes PDT