Jakarta, 14 Oktober 2026 — Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menggelar Seminar Sinergi Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Evaluasi Kebijakan Publik di Lingkungan PPDT guna Mendukung Capaian Reformasi Birokrasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Rapat dihadiri oleh Ibu Andi Rahmah Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik, Ibu Mety Susanty Sekretaris Ditjen PPDT, Ibu Novita Riani Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Tim Biro Perencanaan, Tim RB Biro OSDMRB serta perwakilan Uke II Ditjen PPDT yang mengikuti kegiatan secara luring dan daring melalui Zoom.

Pembahasan difokuskan pada peningkatan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan akuntabilitas kinerja, evaluasi kebijakan publik, serta peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, dalam seminar ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, kedisiplinan, dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Sekretaris Ditjen PPDT menyampaikan "Reformasi Birokrasi merupakan penggerak pembangunan nasional, oleh karena itu, diperlukan birokrasi yang modern, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan era digital guna mendukung terwujudnya  grand desain RB dalam mendukung visi misi indonesia emas 2045".

Sejalan dengan arahan tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik, Ibu Andi Rahmah, selaku narasumber utama, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditjen PPDT atas inisiasi rapat koordinasi ini. Beliau menyoroti bahwa fondasi dari setiap capaian RB terletak pada pemahaman dan pengamalan core values ASN BerAKHLAK. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai seperti Akuntabel (pengendalian yang efektif), Kompeten (kemauan untuk terus belajar), dan Loyal (menjaga institusi) bukanlah sekadar jargon, melainkan harus diinternalisasikan dalam rutinitas kerja sehari-hari.

"Dalam konteks mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal, langkah pertama yang harus dilakukan aparatur adalah mengetahui, memahami secara mendalam, serta mempedomani indikator penilaian kinerjanya masing-masing. Kedua, jajaran staf dituntut proaktif memberikan telaahan dan input yang komprehensif bagi pimpinan. Hindari budaya 'Asal Bos Senang'. Melalui dua pendekatan ini, nilai SAKIP kita yang saat ini sudah berpredikat BB pasti masih berpeluang besar untuk dinaikkan lagi," urai Ibu Andi Rahmah

Dalam Seminar tersebut, ditekankan pula perlunya penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja melalui indikator yang jelas dan terukur, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta penyampaian telaahan dan rekomendasi secara proaktif kepada pimpinan. Setiap kegiaatan juga diharapkan menghasilkan dokumentasi dan tindak lanjut yang jelas agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Melalui kegiatan ini, PPDT diharapkan dapat memperkuat sinergi antarunit kerja, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memastikan akuntabilitas kinerja berjalan secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target organisasi dan reformasi birokrasi.