Bogor - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggaet Universitas Trilogi demi mewujudkan pengambilan keputusan kebijakan publik yang efektif, sehingga mendorong lahirnya pemerintahan berkualitas.

Guru besar serta universitas diharapkan mampu berkolaborasi bersama pemerintah, dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.

"Reformasi birokrasi adalah pilar penting dalam upaya kita meningkatkan efektivitas pemerintahan, mendorong inovasi, serta memastikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Birokrasi yang efisien dan berintegritas merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Danton saat membuka acara Workshop Reformasi Birokrasi Kolaborasi Mewujudkan Budaya Kerja Inovatif dan Pelayanan Publik Berkualitas, di Hotel Royal Padjadjaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Lebih luas, Danton menerangkan, terdapat beberapa peran yang dapat dilaksanakan perguruan tinggi, seperti menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta memberi solusi untuk masalah sosial secara logis dan realistis.

Selain itu kata Danton, melalui universitas, transfer pengetahuan kebijakan publik selalu berkembang hingga menemukan formula yang tepat diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter wilayah masing-masing.

Pada kegiatan itu, Dirjen PPKTrans juga melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dengan Mitra terkait. Di antaranya; Universitas Trilogi, Institut Pertanian Bogor, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

"Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada solusi. Setiap pegawai harus didorong untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan berani mengambil inisiatif dalam menghadapi tantangan," ungkap Danton.

Lebih lanjut, Danton mengungkapkan, untuk bidang pelayanan publik, perguruan tinggi dapat diposisikan sebagai 'lading inovasi, kreativitas, dan terobosan' bagi lahirnya inovasi kebijakan publik yang melayani masyarakat, mudah, cepat, adaptif, dengan kemajuan teknologi dan bertumpu pada kearifan daerah.

"Inovasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari proses kerja yang lebih sederhana hingga pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan," beber Danton.

Lebih lanjut, Danton menjabarkan, masyarakat maupun akademisi dilibatkan secara aktif untuk bersama-sama pemerintah melakukan identifikasi, mengkaji, bahkan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga, akan berdampak positif bagi masyarakat termasuk mulai pengawasan dan pencegahan praktik-praktik korupsi.

Danton juga menambahkan, pemerintah membutuhkan peran serta keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan serta mengetahui secara detail tentang harapan publik ke depan.

"Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, inovatif, dan efektif, pengawasan yang ketat serta upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi harus menjadi prioritas utama. Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penerapan mekanisme pelaporan yang akuntabel akan membantu mengurangi celah-celah terjadinya penyalahgunaan wewenang," tutup Danton.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Dayat/Humas Kemendes PDTT